Terbongkar! Ketua Panwaslih Aceh Barat Dicopot karena Ijazah Palsu oleh DKPP

- Penulis

Selasa, 20 Mei 2025 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aidil Azhar, Ketua Panwaslih Aceh Barat, resmi dicopot DKPP karena terbukti menggunakan ijazah palsu saat seleksi. Simak kronologinya di sini.

i

Aidil Azhar, Ketua Panwaslih Aceh Barat, resmi dicopot DKPP karena terbukti menggunakan ijazah palsu saat seleksi. Simak kronologinya di sini.

Zonacyber.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Aidil Azhar dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat.

Keputusan ini diambil karena Aidil terbukti menggunakan ijazah palsu saat mengikuti seleksi calon anggota Panwaslih.

Alasan Pemberhentian Aidil Azhar oleh DKPP

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Putusan pencopotan dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang etik yang digelar pada Senin, 19 Mei 2025.

Dalam sidang tersebut, Aidil dijatuhi sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua, sesuai dengan putusan Nomor 300-PKE-DKPP/XI/2024.

Ijazah S1 Tidak Terdaftar dan Klaim Lulusan SMTI Diragukan

Dalam proses seleksi, Aidil melampirkan ijazah S1 dari Universitas Syiah Kuala, namun hasil penelusuran DKPP menunjukkan bahwa ijazah tersebut tidak terdaftar atas namanya. Bahkan, nomor ijazah yang digunakan tercatat atas nama orang lain.

Selain itu, ia juga gagal membuktikan klaim sebagai lulusan SMTI Banda Aceh.

Pelanggaran Etik Berdasarkan Kode DKPP

DKPP menilai bahwa tindakan Aidil melanggar Pasal 9 huruf a dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

DKPP menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme adalah syarat mutlak bagi setiap penyelenggara pemilu.

Putusan Lain dalam Sidang DKPP

Dalam sidang yang sama, DKPP juga membacakan putusan atas delapan perkara lainnya yang melibatkan 55 penyelenggara pemilu. Hasilnya:

• 19 sanksi peringatan
• 6 peringatan keras
• 1 pemberhentian dari jabatan Ketua
• 23 penyelenggara direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar etik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.zonacyber.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

𝐇𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐟𝐢 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐄𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐢 𝐒𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚 “𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐓𝐢𝐫𝐢”
𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐥𝐢𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫, 𝐌𝐇𝐈 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐭𝐢 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐃𝐢𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐁𝐁𝐌
𝐑𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐃𝐢𝐝𝐮𝐠𝐚 𝐁𝐨𝐜𝐨𝐫, 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐠𝐢 𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩 𝐁𝐞𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢: 𝐀𝐝𝐚 𝐀𝐩𝐚 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐒𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐈𝐧𝐢?
𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐭: 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐀𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐔𝐌𝐊𝐌, 𝐝𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐦
𝐏𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐲𝐚 𝐓𝐮𝐚𝐢 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐤, 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨𝐭 𝐆𝐚𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐜𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐛𝐨𝐲𝐚𝐧
𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤 𝐉𝐮𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐀𝐲𝐚𝐦 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐮 𝐊𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐠𝐢𝐥𝐚, 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐩𝐮𝐚𝐬 𝐇𝐮𝐥𝐮 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐭𝐮𝐩 𝐌𝐚𝐭𝐚
𝐇𝐞𝐛𝐨𝐡 𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐬𝐮 𝐝𝐢 𝐌𝐁𝐆 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐤, 𝐘𝐚𝐲𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐓𝐮𝐫𝐮𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧
𝐊𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐖𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐀𝐛𝐚𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terbaru

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:12 WIB

𝐇𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐟𝐢 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐄𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐢 𝐒𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚 “𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐓𝐢𝐫𝐢”

Senin, 1 Juni 2026 - 12:20 WIB

𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐥𝐢𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫, 𝐌𝐇𝐈 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐭𝐢 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐃𝐢𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐁𝐁𝐌

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:25 WIB

𝐑𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐃𝐢𝐝𝐮𝐠𝐚 𝐁𝐨𝐜𝐨𝐫, 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐠𝐢 𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩 𝐁𝐞𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢: 𝐀𝐝𝐚 𝐀𝐩𝐚 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐒𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐈𝐧𝐢?

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:02 WIB

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐭: 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐀𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐔𝐌𝐊𝐌, 𝐝𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐦

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:35 WIB

𝐏𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐲𝐚 𝐓𝐮𝐚𝐢 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐤, 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨𝐭 𝐆𝐚𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐜𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐛𝐨𝐲𝐚𝐧

Berita Terbaru