Zonacyber.id – Pontianak | KALBAR, (3 Juli 2025).
Skandal besar tengah mengguncang dunia perbankan daerah di Kalimantan Barat. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) diduga mengalami kebocoran dana nasabah dengan nilai kerugian mencapai Rp27,3 miliar.
Kebocoran ini terungkap setelah Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat (AMP Kalbar) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, menuntut Gubernur Kalbar H. Ria Norsan segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap manajemen Bank Kalbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi damai tersebut berlangsung pada Senin (1/7) siang dan diikuti oleh puluhan massa yang membawa spanduk dan orasi, menuntut transparansi dan akuntabilitas atas dugaan lemahnya sistem pengawasan internal di bank milik pemerintah daerah itu.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan AMP Kalbar, Rizal Mardani, membeberkan rincian pembobolan dana yang terjadi di empat kantor cabang Bank Kalbar, yang menurutnya merupakan bentuk kelalaian manajemen dan lemahnya pengawasan internal bank. Ia menyebutkan bahwa insiden-insiden ini telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang namun baru terungkap secara bertahap.
“Berdasarkan laporan yang kami terima dan investigasi awal, terdapat empat kantor cabang yang terlibat dalam pembobolan dana, yaitu:
1. Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak dengan kerugian sekitar Rp17 miliar.
2. Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang dengan kerugian sekitar Rp6 miliar.
3. Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas sekitar Rp4,2 miliar.
4. Kantor Cabang Bengkayang sekitar Rp100 juta,” ujar Rizal kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa modus pembobolan tersebut masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum, namun diduga melibatkan oknum internal bank. “Kami menduga kuat adanya permainan oknum karyawan bank dan lemahnya sistem pengawasan berlapis yang seharusnya mencegah transaksi-transaksi mencurigakan,” kata Rizal.
Menurutnya, kejadian ini sangat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
“Dalam dunia perbankan, integritas dan pengawasan adalah harga mati. Sayangnya, manajemen Bank Kalbar gagal menunjukkan tanggung jawab dalam hal ini. Kami mendesak Gubernur Kalbar sebagai pemegang saham pengendali agar tidak tinggal diam,” tegasnya.
AMP Kalbar menilai bahwa Gubernur Kalbar H. Ria Norsan selaku pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan BUMD harus turun tangan secara aktif, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris Bank Kalbar, serta mendorong audit forensik independen terhadap keuangan bank.
“Kami minta Gubernur segera mengambil langkah nyata: mengganti manajemen yang tidak kompeten, membentuk tim independen untuk melakukan audit menyeluruh, dan memastikan semua pihak yang terlibat ditindak tegas secara hukum,” lanjut Rizal.
Aliansi juga menyampaikan bahwa apabila tuntutan ini tidak direspons dalam waktu 14 hari kerja, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, serta membawa isu ini ke tingkat nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen Bank Kalbar dan OJK belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak direksi melalui surat elektronik dan sambungan telepon belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat menyatakan sedang melakukan koordinasi dan pengumpulan data untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Pengamat perbankan dari Universitas Tanjungpura, Dr. Suryanto, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip good corporate governance di Bank Kalbar. “Jika memang benar ada pembobolan yang mencapai puluhan miliar, maka ini sudah masuk kategori kegagalan sistemik internal. OJK dan gubernur sebagai pengendali BUMD harus bertindak cepat sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar hilang,” ujarnya.
Sejumlah nasabah Bank Kalbar mulai mempertanyakan keamanan dana mereka. Meskipun belum ada laporan kehilangan saldo secara langsung dari masyarakat umum, kasus ini dikhawatirkan menimbulkan efek domino terhadap stabilitas keuangan daerah, terutama mengingat Bank Kalbar merupakan bank utama tempat penyimpanan dana APBD berbagai kabupaten/kota di Kalbar.
Jika ada Pihak yang merasa dirugikan oleh Pemberitaan ini dan ingin memberikan klarifikasi atau hak jawab, Media dengan senang hati akan merespon dan menindaklanjuti.
Editor : ZC.ID // TIMRED [*]
