ZONACYBER.ID — Sintang | KALBAR, 13 April 2026.
Aksi ratusan Warga di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang berujung pada Penyegelan Kantor Camat, Senin (13/4), bukan sekadar luapan emosi spontan. Di baliknya, tersimpan akumulasi persoalan panjang yang mengindikasikan kuatnya dugaan kelalaian, lemahnya pengawasan, hingga mandeknya Komitmen Pembangunan di Wilayah Ketungau hingga Perbatasan.
Fokus utama tuntutan Warga adalah dua Proyek krusial: Perbaikan ruas jalan Provinsi jalur Poros Utara dan kelanjutan Pembangunan Jembatan Ketungau II di Merakai. Keduanya bukan Proyek lama yang dilupakan, melainkan Agenda Penting yang tak kunjung diselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruas jalan Poros Utara sejatinya memiliki posisi Vital sebagai penghubung antar kecamatan hingga akses menuju Perbatasan Malaysia. Namun berdasarkan penelusuran dan keterangan Warga, kondisi jalan tersebut telah lama rusak parah tanpa penanganan serius.
Saat hujan, jalan berubah menjadi lumpur pekat yang nyaris tak bisa dilalui. Saat kemarau, debu tebal mengganggu aktivitas Warga. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun di jalur yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Setiap tahun kami dengar ada Anggaran, tapi kondisi tetap seperti ini. Ini yang membuat kami marah,” ujar salah satu Warga.
Proyek Jembatan Ketungau II di Merakai menjadi sorotan lain. Pembangunan yang dimulai beberapa tahun lalu kini terhenti tanpa kejelasan. Struktur jembatan terbengkalai, sementara Masyarakat tetap kesulitan akses.
Minimnya Transparansi dan tidak adanya penjelasan resmi memunculkan tanda tanya besar terkait pengelolaan Proyek tersebut.
Penyegelan Kantor Camat Ketungau Tengah menjadi simbol perlawanan Warga. Pelayanan Publik dihentikan sebagai bentuk tekanan agar Pemerintah segera merespons tuntutan.
Langkah ini mencerminkan krisis kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah, yang dinilai lamban dan tidak serius menangani persoalan Infrastruktur Dasar.
Sorotan juga dari Aktivis, salah satunya dari Ketua DPW PROJAMIN Kalimantan Barat, Eko Jatmiko, yang juga merupakan keturunan berdarah Ketungau, turut angkat bicara saat diwawancarai Media.
Ia menilai kondisi yang terjadi bukan lagi sekadar keterlambatan Pembangunan, melainkan sudah masuk pada kategori kelalaian serius Pemerintah.
“Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal tidak mau serius. Jalan ini Urat Nadi Masyarakat, Jembatan ini kebutuhan dasar. Kalau dibiarkan Mangkrak bertahun-tahun, itu bentuk pengabaian,” tegasnya.
Eko juga menyoroti pentingnya Transparansi Anggaran dan Evaluasi menyeluruh terhadap Proyek-proyek Infrastruktur di Wilayah tersebut.
“Kita minta Pemerintah terbuka. Kalau ada kendala, sampaikan. Kalau ada masalah Anggaran, jelaskan. Jangan Masyarakat dibiarkan bertanya-tanya sementara kondisi di lapangan semakin parah,” lanjutnya.
Ia bahkan mendorong adanya Audit Independen terhadap proyek Jembatan Ketungau II dan pengelolaan Anggaran Jalan Provinsi di kawasan tersebut.
“Kalau perlu diaudit. Supaya jelas, ini macet karena apa. Jangan sampai ada dugaan Penyimpangan yang merugikan Masyarakat,” katanya.
Ketungau Tengah sebagai kawasan Strategis dan sebagian Wilayahnya masuk dalam Wilayah Perbatasan dengan Malaysia, seharusnya menjadi Prioritas Pembangunan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: keterisolasian akibat Infrastruktur yang tidak memadai.
Kondisi ini berdampak luas, mulai dari Ekonomi, Pendidikan, hingga Akses layanan Dasar Masyarakat.
Seiring Aksi yang terjadi, desakan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten semakin kuat. Warga menuntut kepastian, bukan lagi janji.
Aksi penyegelan Kantor Camat menjadi peringatan keras: jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, Gelombang protes yang lebih besar berpotensi terjadi.
Pesan Masyarakat jelas dan tegas , bahwa Pembangunan tidak boleh berhenti di Wacana, dan Wilayah Pedalaman dan Perbatasan bukan tempat untuk diabaikan.
ZC.ID // TIMRED [*]
