ZONACYBER.ID – Pontianak, 15 April 2026.
Polemik dugaan penyimpangan pada 11 proyek normalisasi di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kontrol sosial masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Menurutnya, sikap kritis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Partisipasi aktif publik dinilai menjadi instrumen penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh penyelenggara negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
โSikap kritis masyarakat merupakan instrumen krusial dalam demokrasi guna mencegah abuse of power,โ ujarnya.
Namun demikian, Herman mengingatkan bahwa kontrol sosial harus tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Ia menilai, kritik yang berkembang tidak boleh berubah menjadi โtrial by pressโ yang berpotensi merugikan reputasi pihak tertentu tanpa dasar pembuktian hukum yang sah.
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya mens rea atau niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
