ZONACYBER.ID – Sintang | KALBAR, 25 April 2026.
Warga Ketungau kembali dipaksa menelan debu saat panas dan berkubang lumpur saat hujan. Ruas jalan Sintang–Semubuk, Kabupaten Sintang yang menjadi Urat Nadi dan tumpuan hidup bagi Masyarakat kini semakin rusak parah, berlubang, licin, dan memprihatinkan. Ironisnya, harapan perbaikan yang sempat muncul pada tahun 2025 justru kandas di meja Birokrasi.
Berdasarkan data LPSE Provinsi Kalimantan Barat, paket pekerjaan untuk ruas jalan tersebut sempat tayang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dengan Pagu Anggaran Rp4.999.847.000 dan HPS Rp5 miliar bersumber dari APBD Provinsi 2025. Namun Publik dibuat ternganga: statusnya berubah menjadi Tender Gagal. Proyek batal, jalan tetap hancur, Rakyat kembali jadi korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya sederhana: kenapa gagal? siapa yang bertanggung jawab? kapan ditender ulang? Sampai hari ini tak ada penjelasan terbuka yang memadai. Sementara Masyarakat tiap hari mempertaruhkan keselamatan di jalan rusak, padahal ikut berkontribusi dalam membayar Pajak ke Negara. Justru hanya disuguhi janji manis dan kekecewaan, yang mestinya jalan tersebut sudah lama bisa ditangani.
Jalan ini bukan sekadar hamparan aspal. Ini jalur Ekonomi, akses Pendidikan, layanan Kesehatan, serta Mobilitas ribuan Warga Ketungau dan sekitarnya. Ketika jalan dibiarkan rusak, yang lumpuh bukan hanya kendaraan, tetapi juga denyut Ekonomi Masyarakat pedalaman hingga ke Wilayah perbatasan.
Kini desakan Publik semakin keras. Masyarakat Sintang, khususnya warga Ketungau, meminta Pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan Warga yang setiap hari melintasi jalur rusak tersebut. Mereka mendesak agar ada langkah serius, cepat, dan nyata untuk memperbaiki ruas jalan yang sudah lama menjadi keluhan.
Suara kritik juga datang dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan kalangan Aktivis di Sintang. Mereka menilai persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Jalan rusak yang terus diabaikan dinilai sebagai bentuk kegagalan Pemerintah dalam menjamin hak dasar Masyarakat atas Infrastruktur yang layak.
Mereka mendesak Gubernur Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Kalbar, Bupati Sintang, serta Instansi terkait untuk segera duduk bersama mencari solusi konkret. Jangan saling lempar tanggung jawab, jangan menunggu situasi makin parah, dan jangan biarkan Warga terus menjadi korban dari lambannya penanganan.
Pemerintah jangan hanya piawai menampilkan angka anggaran di atas kertas dan layar komputer. Rakyat butuh bukti nyata di lapangan, bukan proyek yang muncul sebentar di LPSE lalu hilang tanpa kejelasan.
Ketungau butuh jalan yang layak, bukan janji palsu. jalan Sintang–Semubuk butuh perbaikan yang serius sekarang, bukan membangun narasi alasan setiap tahun.
Jika ada Pihak yang merasa dirugikan oleh Pemberitaan ini dan ingin memberikan klarifikasi atau hak jawab, Media dengan senang hati akan merespon dan menindaklanjuti.
ZC.ID [*]
