𝐃𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐥𝐢𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫, 𝐌𝐇𝐈 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐭𝐢 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐃𝐢𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐁𝐁𝐌

𝐙𝐨𝐧𝐚𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫.𝐢𝐝 – Pontianak | KALBAR, 1 Juni 2026.

Berdasarkan pantauan mendalam yang dilakukan Media MHI (Monitor Hukum Indonesia) Perwakilan Kalbar bersama segenap awak media lainnya, ditemukan fakta di lapangan yang memunculkan dugaan kuat adanya ketimpangan dalam penanganan hukum yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Hal ini terlihat sangat jelas dari perbedaan kecepatan dan keseriusan penindakan antara kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kasus penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Pantauan MHI mencatat, penanganan kasus PETI yang marak berlangsung secara terbuka baik di aliran sungai maupun kawasan darat dan hutan, berjalan sangat lambat, berbelit-belit, dan hingga kini tak kunjung tuntas sampai ke akar-akarnya. Aktivitas ilegal ini diketahui merajalela luas dan merusak lingkungan parah di wilayah Kabupaten Sanggau, Melawi, Ketapang, Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, hingga kawasan Kota Singkawang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kerugian negara dan dampak kerusakan lingkungan nyata adanya. Namun fakta yang tercatat, baru para pelaku lapangan atau buruh saja yang disasar hukum. Sementara dugaan keberadaan pemodal besar, cukong, maupun oknum yang diduga menjadi tameng di balik bisnis haram ini, sama sekali belum tersentuh hukum. Penyidikan berjalan sangat lambat dan terkesan diulur waktu.

Kondisi ini sangat berbanding terbalik dan memunculkan praduga publik, saat kasus dugaan penyimpangan BBM subsidi yang melibatkan kendaraan tangki berwarna merah putih biru terekam video dan menjadi sorotan luas nasional beberapa pekan lalu. Saat kasus itu terlanjur viral dan menjadi pembicaraan ramai, Polda Kalbar bertindak secepat kilat. Dalam hitungan jam, aparat sudah turun ke lokasi, memanggil saksi-saksi, dan langsung menggelar konferensi pers. Gerakan cepat, tegas, dan terstruktur itu sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan kasus PETI yang sudah bertahun-tahun ada dan terus diberitakan media.

Halaman : 1 2 Selanjutnya