Zonacyber.id, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat sinergi pemberantasan korupsi, Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah, yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (15/5).
Pertemuan strategis ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita, Pj. Sekda Elizar, Sekwan Yuhardi, Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam, Inspektur Daerah Desi Rima, serta Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun.
Selain Tanah Datar, kepala daerah dari berbagai wilayah seperti Bupati Solok Selatan, Bupati Agam, Wali Kota Padang, dan Wali Kota Solok turut hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan Korupsi
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat langkah pengawasan di berbagai area rawan korupsi.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta penganggaran menjadi fokus utama pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.
“Kami meminta seluruh OPD agar menjalankan anggaran dengan integritas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Eka.
Ia juga menyoroti bahwa kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif turut mendorong keberhasilan berbagai program prioritas, seperti layanan berobat gratis, bajak sawah gratis, dan program kuliner ‘Makan Rendang di Tanah Datar’.
Capaian Positif di Indeks Pencegahan Korupsi KPK
Bupati Eka mengungkapkan bahwa Tanah Datar mencatatkan kinerja positif dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dengan meraih skor tertinggi se-Sumatera Barat pada tahun 2023 dan 2024.
Capaian ini menjadi bukti nyata dari implementasi strategi antikorupsi yang konsisten dan terukur.
Langkah Nyata: Deklarasi Bebas Konflik Kepentingan DPRD Tanah Datar
Sebagai wujud komitmen nyata terhadap integritas, DPRD Tanah Datar juga menandatangani deklarasi bebas konflik kepentingan antara OPD penyedia dan DPRD dalam penyusunan program pokok pikiran (Pokir).
Bupati Eka menegaskan bahwa Pokir yang diajukan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat melalui reses, tanpa adanya titipan pihak lain.
“Potensi korupsi paling besar terjadi pada tahap perencanaan. Kami pastikan Pokir disusun secara bersih dan transparan,” tegasnya.
Kesimpulan: Tanah Datar Menuju Pemerintahan Bersih dan Transparan
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, termasuk kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen penuh terhadap sistem penganggaran yang transparan, Tanah Datar menunjukkan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam implementasi program pencegahan korupsi di Indonesia.
Zonacyber.id (Tim)***
