“KPK jangan hanya berhenti pada penyedia jasa dan pejabat teknis. Kalau memang ada peran elite politik yang menekan, mengatur atau ikut menerima keuntungan dari proyek ini, semua harus diproses hukum,” ujar Yusran Damanik, aktivis antikorupsi Kalbar.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas KPK dalam mengurai benang kusut kasus korupsi proyek infrastruktur yang menyentuh pejabat penting daerah dan nama-nama berpengaruh di Kalimantan Barat.
Editor : Melangga Arista – ZC.ID // TIMRED [*]
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT














