Topik Pengamat Kebijakan Publik

News

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐭: 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐀𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐔𝐌𝐊𝐌, 𝐝𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐦

News | Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:02 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:02 WIB

𝐙𝐨𝐧𝐚𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫.𝐢𝐝 – PONTIANAK, 30 Mei 2026.  Rencana Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan infrastruktur di kawasan Jalan Budi Karya atau Ambalat mendapat apresiasi dari Pengamat…

News

Pemkot Pontianak Perkuat Layanan Haji 2026, Pengamat Nilai Wujud Nyata Kebijakan Humanis dan Pro-Rakyat

News | Jumat, 1 Mei 2026 - 12:44 WIB

Jumat, 1 Mei 2026 - 12:44 WIB

ZONACYBER.ID – PONTIANAK, 1 Mei 2026. Seluruh calon jemaah haji asal Kota Pontianak menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Pontianak…

Headline News

Herman Hofi Munawar: Polsek Pontianak Selatan Layak Jadi Model Pelayanan Kepolisian

Headline News | Selasa, 31 Maret 2026 - 17:07 WIB

Selasa, 31 Maret 2026 - 17:07 WIB

Warga di Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polsek Pontianak Selatan yang dinilai berhasil menunjukkan transformasi nyata institusi Polri di tingkat akar rumput.

Headline News

Kedaulatan Lahan Warga Kalbar Dinilai di Titik Membahayakan!

Headline News | News | Regional | Senin, 16 Februari 2026 - 16:08 WIB

Senin, 16 Februari 2026 - 16:08 WIB

Pengamat kebijakan publik dan pakar hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa kondisi kedaulatan lahan masyarakat pedesaan di seluruh wilayah Kalimantan Barat saat ini berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.

Headline News

Menjaga Marwah Institusi Polri, Aksi Massa Dinilai Bentuk Social Control yang Sah!

Headline News | Hukum & Kriminal | News | Regional | Jumat, 13 Februari 2026 - 12:42 WIB

Jumat, 13 Februari 2026 - 12:42 WIB

Pengamat kebijakan publik sekaligus pakar hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan kelompok masyarakat di Markas Polresta Pontianak terkait penanganan dugaan tindak pidana bermuatan SARA harus dipandang sebagai bentuk social control yang sah dalam negara demokrasi.

Headline News

Inflasi Terkendali, Pengamat Hukum Apresiasi Kinerja TPID dan Kepemimpinan Wali Kota Pontianak

Headline News | News | Selasa, 10 Februari 2026 - 20:30 WIB

Selasa, 10 Februari 2026 - 20:30 WIB

Warga Kota Pontianak patut berbangga. Langkah konkret Pemerintah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menuai apresiasi luas,

BBM

Pengamat: Antrean BBM di Kalbar Cerminkan Kegagalan Kebijakan dan Lemahnya Pengawasan!

BBM | Headline News | Regional | Rabu, 24 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rabu, 24 Desember 2025 - 11:26 WIB

Menurut Dr. Herman, penerapan sistem QR Code yang digadang-gadang sebagai solusi pengendalian distribusi BBM bersubsidi juga terbukti belum efektif menutup celah penyalahgunaan.

Headline News

Tidak Layani Pasien? Pengamat: RSUD SSMA Hanya Menjaga Standar Keselamatan dan SOP!

Headline News | Regional | Selasa, 4 November 2025 - 11:28 WIB

Selasa, 4 November 2025 - 11:28 WIB

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait dugaan pelayanan tidak optimal yang sebelumnya dialamatkan kepada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak.

Headline News

Audit Tuntas, Proyek Hibah Mujahidin Pontianak Dinilai Transparan dan Sah!

Headline News | Regional | Jumat, 17 Oktober 2025 - 10:33 WIB

Jumat, 17 Oktober 2025 - 10:33 WIB

Pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Yayasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas publik dinilai sah secara hukum, memenuhi syarat administrasi, serta terbukti tepat guna.

Headline News

Pengamat Hukum Kritik Pernyataan KPAD Kalbar, Nilai Keliru dalam Memposisikan Anak Sebagai Korban

Headline News | Investigasi | Regional | Sabtu, 6 September 2025 - 18:38 WIB

Sabtu, 6 September 2025 - 18:38 WIB

Pernyataan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Barat terkait kasus yang melibatkan anak di bawah umur menuai kritik dari kalangan akademisi hukum. Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, SH, pengamat hukum dan kebijakan publik,