ZONACYBER.ID – PONTIANAK, 10 Februari 2026.
Warga Kota Pontianak patut berbangga. Langkah konkret Pemerintah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menuai apresiasi luas, termasuk dari kalangan pengamat hukum dan kebijakan publik.
Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkot Pontianak bukan sekadar pencapaian angka statistik, melainkan bukti nyata keberhasilan implementasi kebijakan publik yang terukur, terencana, dan responsif terhadap dinamika pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, strategi TPID yang berfokus pada ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi merupakan kerja kebijakan yang tidak sederhana. Dibutuhkan analisis mendalam, koordinasi lintas sektor, serta sinergi kuat dengan berbagai pihak, khususnya dalam pengawasan langsung di lapangan.
“Ini menunjukkan birokrasi yang tidak pasif, tetapi responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi,” tegas Herman Hofi.
Lebih lanjut, ia menilai kepiawaian Wali Kota Pontianak dalam mengidentifikasi risiko inflasi sejak dini serta kemampuan pemerintah daerah dalam memetakan potensi gangguan stabilitas harga sebelum terjadi merupakan ciri kebijakan publik yang proaktif, bukan sekadar reaktif.
Tak kalah penting, kebijakan ini juga secara konsisten menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Dari sisi substansi hukum, Herman Hofi menekankan bahwa menjaga inflasi tetap rendah adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak ekonomi warga. Dengan tingkat inflasi bulanan yang tercatat hanya 0,07 persen, Pemkot Pontianak dinilai berhasil memastikan stabilitas harga sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah wujud konkret pelayanan publik dan manifestasi nyata konsep welfare state, di mana negara hadir melindungi kepentingan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Ke depan, ia mendorong agar Pemkot Pontianak terus melakukan penguatan peran SKPD, memperkokoh koordinasi lintas sektor, serta menjaga konsistensi kebijakan agar stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar,SH
ZC.ID // TIMRED [*]
