Zonacyber.id – Pontianak | KALBAR, 7 Agustus 2025
Dalam rangka “Kolaborasi Kemerdekaan” untuk mewujudkan kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law menyelenggarakan ceramah hukum bertajuk “Penguatan ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa”.
Acara yang berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur, ini menghadirkan pakar hukum Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd, SH, MH, M.Si, MBA, C.Med, CPCD, sebagai narasumber utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya integritas dan pemahaman hukum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola anggaran negara. “Pengadaan barang dan jasa adalah urat nadi bergeraknya pemerintahan. Proses ini harus dikawal dengan ketat untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Saya berharap, melalui penguatan kapasitas ini, ASN di lingkungan Pemprov Kalbar dapat menjalankan proses pengadaan secara optimal, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, demi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur.
Dalam paparannya yang berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Dr. Herman Hofi Munawar mengupas tuntas tiga pilar hukum yang melandasi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), yakni Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
