Menurutnya, seluruh risiko tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius dalam perumusan kebijakan, bukan justru diabaikan demi kebijakan yang tidak terkonsep secara matang.
“Penataan UMKM harus dilakukan secara adil, terukur, dan berbasis hukum. Jangan sampai niat baik justru melahirkan persoalan hukum baru,” pungkas Herman Hofi Munawar.
Sumber : Pengamat Kebijakan Publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ZC.ID // TIMRED [*]
Follow WhatsApp Channel www.zonacyber.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
