Zonacyber.id, Pontianak, Kalimantan Barat – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kalbar pada Rabu (21/5).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja wagub ini menyoroti isu penting terkait tambang emas ilegal dan galian C ilegal di kawasan perkebunan sawit.
Ketua DPW APRI Kalbar Adi Normansyah dan Ketua Dewan Penasehat APRI Kalbar Eka Kurniawan turut hadir menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan lapangan menunjukkan adanya dugaan kuat aktivitas tambang dan galian C ilegal dalam area Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan sawit.
“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai aktivitas galian C ilegal dalam area HGU perusahaan sawit. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga mengancam pendapatan daerah,” ungkap Adi Normansyah.
Menurutnya, praktik ilegal ini merugikan pengusaha tambang legal yang sudah mematuhi regulasi dan kewajiban pajak.
Oleh karena itu, APRI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat legal dan ramah lingkungan.
Wakil Gubernur Kalbar merespons positif laporan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan mentolerir tambang ilegal, baik oleh perorangan maupun korporasi.
“Kami akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang menyalahgunakan izin HGU untuk galian ilegal. Ini persoalan serius yang merugikan lingkungan dan masyarakat,” tegas Krisantus Kurniawan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
