“Kepala Desa adalah pejabat publik yang harus transparan dan akuntabel. Jika benar ada usaha pribadi yang melanggar hukum, maka harus diproses sesuai aturan. Tapi jika tuduhan itu tidak berdasar, harus juga diluruskan agar tidak terjadi fitnah,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sintang.
Kasus ini menjadi contoh pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Di tengah tingginya alokasi anggaran untuk desa dari pemerintah pusat, peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang jujur, adil, dan berpihak pada masyarakat semakin krusial.
Publik berharap agar persoalan ini segera diklarifikasi secara tuntas oleh pihak berwenang dan jika terbukti adanya pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Jika ada Pihak yang merasa dirugikan oleh Pemberitaan kami dan ingin memberikan klarifikasi atau hak jawab, kami dengan senang hati akan merespon dan menindaklanjuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
