Pengamat Hukum (Dr. HERMAN HOFI): “Pertamina Harus Bertanggung Jawab Atas Dugaan Pelanggaran dan Penyimpangan di SPBU 66.796.03”

- Penulis

Senin, 2 Juni 2025 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum (Dr. HERMAN HOFI):

i

Pengamat Hukum (Dr. HERMAN HOFI): "Pertamina Harus Bertanggung Jawab Atas Dugaan Pelanggaran dan Penyimpangan di SPBU 66.796.03"

Zonacyber.id – Pontianak (KALBAR), 02/06/2025

Dari hasil Kelanjutan pemberitaan tentang permasalahan dan pelanggaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang terjadi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 66.796.03 di Desa Laman Mumbung kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat beberapa hari terakhir Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik dari Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Dr. Herman Hofi Munawar juga angkat bicara terkait masalah tersebut, berdasarkan pemberitaan yang di lansir dari Media Mentarikhatulistiwa.co.id.

Di jelaskan Dr Herman, BBM bersubsidi merupakan komoditas vital yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat berpendapatan rendah serta sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perikanan, namun penyimpangan dalam distribusinya masih sering terjadi, mulai dari penimbunan, penjualan ke industri, hingga penyalahgunaan kuota,

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

โ€œHal ini bukan rahasia umum lagi, sering kita jumpai antrian panjang truk di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari dan hal ini telah berlangsung bertahun tahun, sepertinya pertamina kalbar diam-diam saja duduk manis menikmati pemandangan yang menyedihkan ini.โ€Ujar Dr Herman,Senin (2/6/25)

Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam pendistribusian BBM memiliki peran penting dalam memastikan distribusi subsidi ini berjalan dengan baik.

โ€œDugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi sangat merugikan masyarakat yang berhak menikmati subsidi dari negara, Praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sudah menjadi rahasia umum. Praktik-praktik ini mengakibatkan subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dan sektor yang membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran. Akibatnya, alokasi anggaran negara untuk subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaranโ€Ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.zonacyber.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

๐‰๐š๐ฅ๐š๐ง ๐๐ž๐ ๐š๐ซ๐š ๐ƒ๐ข๐›๐š๐ง๐ ๐ฎ๐ง, ๐’๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ข ๐Œ๐ž๐ง๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐ƒ๐ข๐ค๐ž๐ซ๐ฎ๐ค: ๐’๐ข๐š๐ฉ๐š ๐”๐ง๐ญ๐ฎ๐ง๐ , ๐’๐ข๐š๐ฉ๐š ๐Œ๐ž๐ง๐š๐ง๐ ๐ ๐ฎ๐ง๐  ๐ƒ๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ค?
Komisi I DPRD Kalbar Terima Aspirasi Tokoh Islam Terkait Dugaan Aliran Sesat, Pelapor Nilai Ada Cacat Penanganan Hukum
Jalan Bak Kubangan Maut, DPR dan Pemerintah Dinilai Gagal Urus Nasib Warga Pedalaman Sintang
Warga Bayar Pajak, Dapat Lumpur: Jalan Provinsi di Ketungau Hilir Jadi Bukti Kelalaian Nyata
Sorotan 11 Proyek SDA Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar Tekankan Audit Investigatif Sebelum Proses Hukum
Tambang Liar Dihentikan Nama APRI Disalahgunakan Penambang Diminta Masuk Sistem Resmi RMC
Tabrakan Maut di Kedamin Darat: Manuver Nekat Berujung Tragedi, Satu Tewas Ditempat
KLARIFIKASI RESMI ATAS PEMBERITAAN DUGAAN PENIMBUNAN SOLAR DI SAYAN
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terbaru

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 13:29 WIB

๐‰๐š๐ฅ๐š๐ง ๐๐ž๐ ๐š๐ซ๐š ๐ƒ๐ข๐›๐š๐ง๐ ๐ฎ๐ง, ๐’๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ข ๐Œ๐ž๐ง๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐ƒ๐ข๐ค๐ž๐ซ๐ฎ๐ค: ๐’๐ข๐š๐ฉ๐š ๐”๐ง๐ญ๐ฎ๐ง๐ , ๐’๐ข๐š๐ฉ๐š ๐Œ๐ž๐ง๐š๐ง๐ ๐ ๐ฎ๐ง๐  ๐ƒ๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ค?

Selasa, 12 Mei 2026 - 23:10 WIB

Komisi I DPRD Kalbar Terima Aspirasi Tokoh Islam Terkait Dugaan Aliran Sesat, Pelapor Nilai Ada Cacat Penanganan Hukum

Kamis, 30 April 2026 - 16:29 WIB

Jalan Bak Kubangan Maut, DPR dan Pemerintah Dinilai Gagal Urus Nasib Warga Pedalaman Sintang

Kamis, 23 April 2026 - 17:13 WIB

Warga Bayar Pajak, Dapat Lumpur: Jalan Provinsi di Ketungau Hilir Jadi Bukti Kelalaian Nyata

Rabu, 15 April 2026 - 17:26 WIB

Sorotan 11 Proyek SDA Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar Tekankan Audit Investigatif Sebelum Proses Hukum

Berita Terbaru